Home / Berita Umum / Alasan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Laporkan PSI Ke Bareskrim Polri

Alasan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Laporkan PSI Ke Bareskrim Polri

Alasan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Laporkan PSI Ke Bareskrim Polri – Pejabat serta beberapa pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) ke Bareskrim Polri. Perihal ini buntut dari Kebohongan Award yang dibikin PSI.

Mereka yang dilaporkan ialah, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie bersama sekjennya, Raja Juli Antoni. Lantas pengurus partai, Tsamara Amany serta Dara Adinda Kesuma Nasution.

Keempatnya disangka udah lakukan penyebaran fitnah, ajaran kedengkian, serta hasutan, lantaran udah berikan penghargaan Kebohongan Award pada capres Prabowo Subianto serta wakilnya, Sandiaga Uno, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

“Pengurus PSI seakan-akan berikan award, tapi maksud sesungguhnya disangka ialah penghinaan pada pasangan capres serta wapres, Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno, bersama team keberhasilan Andi Arief,” kata Koordinator Team Pelapor Acta, Djamaluddin Koedoeboen dalam keterangannya, Minggu 6 Januari 2019.

Hendarsam Marantoko menjadi pelapor memasukkan, Kebohongan Award itu berisi fitnah, provokatif, serta ajaran kedengkian yang memunculkan keonaran di kelompok penduduk. Terutamanya banyak partisan Prabowo serta Sandiaga.

“Karena itu, saya sebagai pelapor yang ialah partisan Bapak Prabowo serta Sandiaga, ikut terserang efek serta jadi korban, sama seperti yang disangka dilaksanakan banyak pengurus PSI itu,” katanya.

Dampak Kapok
Oleh karena itu, Hendarsam memojokkan kepolisian selekasnya tangkap banyak terlapor untuk berikan dampak kapok. “Ikut buat mendukung program pemerintah dalam hentikan penyebaran ajaran kedengkian yang menyesatkan serta makin mencurigakan buat penduduk yang membaca sarana online,” ucapnya.

Laporan Acta tercatat di Bareskrim dengan Nomer: LP/B/0023/I/2019/BARESKRIM, tertanggal 6 Januari 2019. Terlapor dirasa melanggar tindak pidana kejahatan terkait perseteruan Suku, agama, RAS, serta antar group (SARA) yang tdk didapati Clausal 156 KUHP Jo clausal 15 Undang-undang (UU) Nomer 1 Tahun 1946 terkait aturan hukum pidana.

About admin