Home / Uncategorized / Investor Keluhkan Pajak Yang Terlalu Tinggi Di Indonesia

Investor Keluhkan Pajak Yang Terlalu Tinggi Di Indonesia

Investor Keluhkan Pajak Yang Terlalu Tinggi Di Indonesia – Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, pemerintah mesti mulai menyingkirkan sentimen negatif yang menyeret laju ekonomi. Untuk menguber sasaran perkembangan ekonomi 5, 2 % akhir th. ini.

” Saat ini hubungan orang-orang serta pemerintah tidak baik karna banyak ketidakpastian usaha, ” tutur Ade saat dihubungi KONTAN pada Selasa (8/8/2017).

Ade menyebutkan, saat ini banyak sentimen negatif pada usaha serta industri. Oleh karena itu, sampai saat ini banyak industri banyak yang menanti.

” Terlebih ada ancam meneror ke pihak industri usaha, ini semakin buat keyakinan orang-orang pada pemerintah semakin turun, ” terang Ade.

Ade menerangkan, dari Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menarik pajak untuk bidang industri. Banyak tarikan serta macam ini buat entrepreneur semakin kehilangan dorongan untuk tingkatkan usahanya.

” Telah ada 300-400 perusahaan juga yang ditarik sekali lagi pajaknya sesudah semuanya tarikan itu. Mulai PKP, gijzeling, serta yang lain. Kami terasa dikriminalisasi bila begini, ” tuturnya.

Menurut dia, edukasi problem pajak mesti dikerjakan pemerintah. Bila tidak, ia berasumsi, pemerintah tidak gantinya memainkan hukum seperti di jalanan.

Ia mencontohkan, kebijakan hukum yang dipermainkan pemerintah yaitu problem tax amnesty.

” Sesudah tax amnesty th. tempo hari, semestinya kan tak ada yang di check sekali lagi sesuai sama hukumnya. Namun lalu keluar berita, 5. 000 perusahaan juga akan di check, ” kata dia.

” Dengan adanya ini, entrepreneur jadi menyesal turut tax amnesty tempo hari karna toh saat ini akan ditarik sekali lagi. Keyakinan entrepreneur semakin turun saja bila begini, ” papar Ade.

Terlebih dulu, Kepala Kantor Lokasi DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro menyebutkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi sudah memerintahkan kalau minimum satu Kantor Service Pajak (KPP) untuk paling tidak lakukan penyanderaan pada dua harus pajak nakalnya hingga akhir th. ini.

“Satu Ditjen Pajak mungkin saja minimum (sandera) 66 harus pajak karna ada 33 KPP di semua Indonesia, ” kata Sakli di Gedung Mar’ie Muhammad, DJP, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Sakli meneruskan, dalam soal penegakan hukum perpajakan, orang-orang jangan pernah salah pengertian.

Pasalnya, maksud paling utama Ditjen Pajak yaitu harus pajak yg tidak turut amnesti pajak, hingga yang telah turut akan tidak di check, namun masih tetap dipantau oleh otoritas pajak.

About admin