Home / Berita Umum / Penyusunan Pola Laporan Dana Desa Akan Dibuat Lebih Sederhana

Penyusunan Pola Laporan Dana Desa Akan Dibuat Lebih Sederhana

Penyusunan Pola Laporan Dana Desa Akan Dibuat Lebih Sederhana – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggal serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) kerjakan pendampingan tambahan pada desa yang alami ada problem pada proses rencana sampai laporan. Karenanya laporan dana desa yang ikuti skema akuntansi pemerintahan masih tetap jadi persoalan untuk beberapa kades.

“Dana desa sumber dananya dari APBN (Biaya Penerimaan serta Berbelanja Negara) hingga skema pertanggungjawabannya masih tetap gunakan skema akutansi pemerintah. Kita mau laporan dana desa sesederhana mungkin. Presiden telah memerintah Kementerian Keuangan untuk membuat skema laporan dana desa biar lebih simple,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggal, serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Husein dalam Pemasyarakatan Pemanfaatan serta Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Rabu (13/3).

Anwar menuturkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggal, serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama-sama Satgas dana desa sudah kerjakan audit serta monitoring pada beberapa ratus desa dengan skema acak contoh. Audit serta monitoring itu mempunyai tujuan untuk sadari permasalahan-permasalahan berkenaan dana desa.

“Di Propinsi Bengkulu menurut statistik yang kami punyai masih tetap cukuplah lemah, oleh karena itu kita kerjakan pemasyarakatan dana desa di Bengkulu. Awal mulanya kita lakukan di Jakarta serta Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Anwar menuturkan, hal dasar sebagai sumber persoalan dana desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan, dan minimnya kursus serta pendampingan. Terkecuali itu ikut ada banyak kades yang masih tetap berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

“Satu diantaranya hal dasar yang mengakibatkan problem dana desa yaitu SDM (Sumber Daya Manusia). Rata-rata kades berpendidikan menengah ke bawah. Sesaat mereka diminta mengurus kucuran dana desa. Untuk kades dikasihkan kursus serta Pendampingan mencukupi,” pungkasnya.

Seterusnya Anwar mengemukakan jika keseluruhan dana desa yang dialirkan sejak mulai tahun 2015-2019 sebesar Rp257 Triliun ialah sebesar Rp20,67 triliun pada tahun 2015, Rp46,89 triliun di tahun 2016, Rp60 triliun di Tahun 2017, Rp60 triliun di tahun 2018, serta Rp70 Triliun di tahun 2019. Tahun 2015-2018 dana desa dikedepankan untuk pembangunan infrastruktur, sedang tahun 2019 dikedepankan untuk peningkatan ekonomi serta pemberdayaan penduduk desa.

“Banyaknya dana desa Rp257 Triliun yaitu biaya yang begitu besar. Penyerapan selalu bertambah. Tahun ini saja penyerapan dana desa raih 99 %. Ini bukti kades dapat menjalankan dana desa,” pungkasnya.

About admin