Home / Berita Umum / Polisi Sudah Lakukan Pengecekan Pada Ketua Team Pembela Ulama Serta Aktivis

Polisi Sudah Lakukan Pengecekan Pada Ketua Team Pembela Ulama Serta Aktivis

Polisi Sudah Lakukan Pengecekan Pada Ketua Team Pembela Ulama Serta Aktivis – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengintimidasi akan memanfaatkan masalah berkaitan tindak pidana makar waktu menyentuh pergerakan massa atau people power yang diserukan beberapa pihak pascapenyelenggaraan Penentuan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam Masalah 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dipakai jikalau pergerakan people power memiliki kandungan bagian mau menjatuhkan pemerintahan.

“Kalaupun kalau ada ajakan buat gunakan people power, itu pengerahan umum buat lakukan penyampaian arahan, mesti lewat sistem ini. Kalaupun tidak memanfaatkan sistem ini, ditambah lagi kalaupun ada bahasa dapat menjatuhkan pemerintah, itu masalah 107 KUHP jelas,” kata Tito waktu berkata di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Ide tindakan people power itu pertama dilepaskan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais waktu tindakan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) yang lalu. Tindakan 313 itu menuntut biar KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan cara adil dan jujur.
Lihat : Polri Sangka Teroris Dapat Gunakan Momen ‘People Power’

Tito menuturkan, kalau mau mengadakan tindakan, karena itu perwakilan massa berkaitan mesti membuat pemberitahuan dengan cara tercatat terhadap polisi lebih dulu.

Pemberitahuan itu berisi tujuan serta maksud, tempat, area, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama serta alamat organisasi, golongan atau individual, alat peraga yang dipakai; serta atau jumlahnya peserta. Pemberitahuan itu harus juga dikasihkan paling lamban tiga jam sebelum aktivitas mulai.

Sistem unjuk rasa, sambungnya, ditata dalam Aturan Kapolri Nomer 7 Tahun 2012, dimana ada beberapa batasan yang tidak diijinkan seperti mengganggu ketenangan umum sampai pemerintah.

“Dengan cara rigid mesti dikoordinasikan jam berapakah hingga jam berapakah. Ini mesti lewat sinkronisasi, gak dapat ditebar melalui [aplikasi] WhatsApp ditebar kumpul dalam tempat ini. Unjuk rasa mesti dikasih tahu dahulu. Mesti ada surat, kelak Polri [memberikan] isyarat terima,” sebut Tito.

Diketahui, polisi sudah lakukan pengecekan pada Ketua Team Pembela Ulama serta Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana berkaitan seruan people power.

Kapolri Ancam Pakai Masalah Makar buat Tindakan People PowerEggi Sudjana.

Eggi diadukan oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Mabes Polri atas gugatan penghasutan. Laporan itu di terima dengan nomer laporan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Diluar itu, Eggi diadukan oleh calon legislatif PDIP Dewi Ambarita alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan seruan people power.

Dewi memberikan laporan Eggi dengan perkiraan pemufakatan jahat atau makar serta perkiraan melanggar UU ITE Masalah 107 KUHP junto Masalah 87 KUHP atau Masalah 28 ayat (2) junto Masalah 45 ayat (2) UU RI nomer 19 tahun 2016 mengenai kabar serta transaksi elektronik.

Laporan itu di terima pihak kepolisian dengan nomer laporan LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 April 2019.

About penulis77