Home / Berita Umum / Terlepas Dari Peluang Munculnya Beragam Kesusahan Bagi Penyelenggara Pemilu

Terlepas Dari Peluang Munculnya Beragam Kesusahan Bagi Penyelenggara Pemilu

Terlepas Dari Peluang Munculnya Beragam Kesusahan Bagi Penyelenggara Pemilu – Untuk kali pertamanya Indonesia mengadakan pemilu bersama-sama. Pemilu 2019 jadikan satu lima type penentuan juga sekaligus ialah pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/kota.

Pemilu ini juga berubah menjadi sorotan dunia, lantaran tidak cuman mempunyai banyaknya pemilih yang besar juga harus lakukan pada lima surat suara untuk Pemilihan presiden, Pileg DPR serta DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Kenyataannya, walaupun jadi sorotan dunia, realisasi Pemilu 2019 dibarengi tragedi kematian beberapa ratus petugas dalam pengerjaannya.

Sampai Selasa (7/5), tertera keseluruhan 554 petugas KPPS, panwas, serta polisi wafat berkaitan realisasi pungutan suara sampai hitungan Pemilu 2019 yang melelahkan.

Rinciannya: petugas Group Pengurus Pengambilan Suara (KPPS) yang wafat sekitar 440 orang serta ada petugas yang sakit 3.788 orang. Lalu 92 panwaslu wafat, 398 rawat inap, 1.592 rawat jalan.

Lalu, dari pihak polisi tertera ada 22 anggota yang meninggal dunia lantaran dianggap keletihan menjaga proes panjang pemilu.

Inspirasi pemilu bersama-sama sendiri tidak tampil tiba-tiba sebelum realisasi Pemilu 2019. Inspirasi Pemilu Bersama-sama mulai malahan sebelum Pemilu 2014 kemarin sewaktu akademisi Effendi Gazali bersama-sama Konsolidasi Orang untuk Pemilu Bersama-sama ajukan uji materi UU Nomer 42 tahun 2008 perihal Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

Beberapa faktor dikemukakan Effendi cs untuk menuntut UU Pemilu waktu itu salah satunya praktek politik transaksional, cost politik yang tinggi serta berlebihan, serta tidak ditegakkannya atau diperkuatnya metode presidensial dalam realisasi pemilu sesuai sama amanat UU 42/2008.

Ia menuntut clausal 3 ayat 5 UU 42/2008 yang mengendalikan Pemilihan presiden dihelat sehabis Pileg, serta pasal-pasal turunan dalam undang-undang itu.

Beberapa pertimbangan diungkapkan Effendi dalam permintaan tuntutan. Antara lainnya azas efisiensi biaya pemilu.

Dari segi basic hukum, Effendi mengaku pemilu bersama-sama bisa memotong cost penyelenggaraan pemilu, utamanya honor pengurus yang raih 65 prosen biaya.

‘Berdasarkan penelitian pendahuluan Pemohon, penghitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tidak bersama-sama (datang dari APBN serta APBD, dan pajak masyarakat negara) dapat kira-kira antara 5 sampai 10 triliun rupiah dalam soal Pemilu Presiden serta Wakil Presiden dibikin terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D serta DPD,’ demikian salah satunya faktor Effendi dalam tuntutannya ke dimasukkan ke MK pada 10 Januari 2013.

Jalan Panjang Pemilu Bersama-sama yang Menelan Korban Jiwa 500anEffendi Gazali. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Effendi merinci waktu itu Indonesia mempunyai kurang lebih 500 ribu tempat pungutan suara (TPS) yang diurus tujuh orang KPPS di semasing tempat. Dengan pemikiran honor Rp300 ribu per orang, maka dapat menelan cost kurang lebih Rp1 triliun.

Lalu ada biaya Rp116 miliar untuk honor kurang lebih 232 ribu petugas Panitia Penentuan Pengambilan Suara (PPS). Angka itu, tuliskan dokumen itu, belum termasuk juga honor petugas Panitia Penentuan Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan. Lalu belum dikalikan dengan type pemilu yang dipertunjukkan gak bersama-sama.

Dalam dokumen itu, Effendi pula menyitir beberapa tokoh berkaitan efisiensi biaya kalau pemilu bersama-sama dikerjakan.

Pertama, dia mengambil komentar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mengemukakan pemilu bersama-sama dapat mengirit Rp10 triliun. Pemilihan kepala daerah bersama-sama pula dimaksud dapat mengirit Rp20 sampai Rp26 triliun. Effendi pula meminjam pengakuan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, yang menyebutkan pemilu bersama-sama dapat memotong cost sampai Rp150 triliun atau 10 prosen APBN serta APBD.

Komentar terekstrim yang diambil Effendi ada dari Jusuf Kalla. JK–yang saat ini adalah Wakil presiden juara Pemilu 2014–menyatakan pemilihan kepala daerah bersama-sama dapat memotong cost US$50 miliar atau Rp450 triliun.

MK lalu menyetujui melalui keputusan nomer 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, serta dinyatakan keputusan itu baru dapat dilakukan untuk Pemilu 2019. Amanat dari keputusan MK itu lalu diputuskan DPR bersama-sama pemerintah melalui UU Pemilu yang baru ialah UU Nomer 7 Tahun 2017.

Dalam amar keputusan yang dibuat dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 itu ada arahan berlainan (dissenting opinion) dari satu hakim konstitusi waktu itu, Maria Farida Indrati.

Dalam idenya, Maria mengambil keputusan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian clausal yang digugat Effendi Ghazali. Maria–yang saat ini bukan hakim konstitusi–berpendapat sesuai sama keputusan 51-52-59/PUU-VI/2008, jadi Pemilihan presiden harus dilakukan sehabis DPR serta DPD lantaran Presiden serta Wakil Presiden dilantik MPR sesuai sama amanat UUD 1945. MPR merupakan instansi tinggi negara yang terdiri atas campuran DPD serta DPR.

‘Terlepas dari peluang munculnya beragam kesusahan yang bakal dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Instansi Perwakilan serta Pemilihan presiden lewat cara terpisah seperti yang dilakukan sekarang ini atau yang dilakukan lewat cara berbarengan (bersama-sama) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal semacam itu bukan problem konstitusionalitas etika, tapi adalah pilihan peraturan hukum pembentuk Undang-Undang. Menurut beberapa hal tercantum di atas, saya beranggapan, permintaan Pemohon mestinya tidak diterima untuk seluruh,’ demikian arahan berlainan Maria dari persetujuan delapan hakim konstitusi yang lain waktu itu yang tertulis dalam amar keputusan MK nomer 14/PUU-XI/2013.

About penulis77